Tuesday, May 4, 2021

Babi Ngepet di Era Milenial

Rumor babi ngepet di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada akhir April 2021 telah menarik banyak orang. Bukan hanya menyaksikan dan mengunduh  tayangan video yang viral itu, tidak sedikit yang berdatangan ke Bedahan, ingin menyaksikan langsung si babi ngepet. Begitu banyaknya orang yang datang, sehingga kepolisian turun tangan dengan maksud mengantisipasi terjadinya kerumunan dan mencegah penularan virus Covid 19.

Kegiatan pihak kepolisian yang semula untuk pencegahan penularan virus Covid 19 ini ternyata membuka jalan bagi polisi untuk mengungkap bahwa babi ngepet ini hanyalah rekayasa. Apresiasi layak diberikan kepada Polsek Sawangan dan Polresta Depok yang berhasil membongkar kebohongan mengenai babi ngepet ini.

Namun, sepertinya kita perlu juga merasa malu, karena sebagian masyarakat kita masih terkecoh dengan rumor klenik semacam ini. Sebelum munculnya hoax babi ngepet, yang sering muncul adalah hoax penggandaan uang. Sudah banyak yang menjadi korban akibat percaya pada kemampuan mistis pihak yang mengaku mampu membuat kaya secara instan. Padahal banyak dari kita merasa dan dengan bangga mengatakan bahwa kita hidup di masa modern, di jam high tech, di era digital, di masa revolusi industri 4.0, dan berbagai jargon yang menggambarkan betapa telah majunya masyarakat kita. Ternyata sebagian dari kita yang mengaku modern ini masih bisa dikalahkan oleh rumor klenik.

Di jaman yang kita sebut modern ini, kita sering  jumpai beberapa televisi kerap menayangkan acara mengenai mahluk halus, mahluk gaib, dan tempat tempat angker. Ada juga reality show yang menayangkan interaksi manusia dengan yang disebut mahluk dari alam lain. Ini indikasi bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang memang menggemari hal hal klenik dan mistis. Sebagian dari kita mungkin menganggap tayangan semacam ini hanya sebagai acara hiburan.  Tetapi  sepertinya Komisi Penyiaran Indonesia perlu membuat kajian, jangan jangan tayangan seperti ini yang membuat sebagian masyarakat kita menjadi kurang berpikir rasional dan kritis, akibatnya mudah terkecoh bahkan tertipu dengan klenik/takhayul.

Hal lain yang seharusnya membuat kita lebih malu adalah, hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa penyebar berita bohong babi ngepet ini adalah seorang ustadz.  Sungguh menyedihkan,  hal ini terjadi pada bulan Ramadhan- bulan yang dimuliakan oleh seluruh umat Muslim.

Karena penyebar berita bohong babi ngepet ini adalah seorang ustadz, saya  sungguh ingin mendengar ada ustadz, mubalig, habib, kiyai atau pemuka agama Islam yang berbicara mengangkat kasus ini untuk  pembelajaran bagi umat Muslim, khususnya. Tetapi sepertinya, di setiap ceramah yang saya ikuti, baik di TV atau Radio para ustadz, mubalig, habib dan kiyai terlanjur sibuk berbicara mengenai tema tema Ramadhan seperti puasa, qiamul lail, zakat, infak, dan lailatul qadar. Hal ini berbeda sekali saat kasus pelarangan memakai masker di  Masjid Al AmanahHarapan Indah,  Bekasi, di mana pihak Majelis Ulama Indonesia langsung  menjelaskan bahwa salat memakai masker adalah sah.

Tidakkah para pemuka agama Islam merasa terpanggil untuk menyelamatkan umat Muslim dari terkecoh dan tertipu klenik/takhayul semacam ini?

(Foto dari https://m.kumparan.com/berita_viral/usai-meme-kini-muncul-lagu-rap-babi-ngepet-yang-bikin-ngakak-1vfKxeTN8fm)


Saturday, May 1, 2021

Antara Kasus Rapid Test Antigen Bekas di Kualanamu, Kimia Farma dan Eric Tohir

Eric Tohir, Menteri Negara BUMN geram mengetahui kasus rapid test antigen menggunakan peralatan bekas pakai yang dilakukan (oknum) Kimia Farma di Bandara Kuala Namu. Eric Tohir menyebut tindakan (oknum) Kimia Farma yang diungkap oleh Polda Sumatera Utara tanggal 27 April 2021 itu sebagai pengkhianatan profesi pelayanan publik di bidang kesehatan, dan meminta supaya para pelakunya dipecat dan diproses hukum secara tegas. Beberapa hari kemudian, pihak Kimia Farma mengatakan telah memecat oknum petugas rapid test bekas di Bandara Kuala Namu..

Eric Tohir benar, ini merupakan pengkhianatan profesi pelayanan publik di bidang kesehatan. Terlebih lagi, perbuatan ini dilakukan di masa Pandemi Covid 19 yang membuat derita bagi kita semua. Para pelaku bertindak atas nama Kimia Farma, sebuah BUMN yang diberi amanah negara di bidang kesehatan. Pelaku utamanya adalah seorang Business Manager, bukan karyawan rendahan di Kimia Farma. Bukankah ini indikasi bahwa Kimia Farma tidak berhasil menegakkan etika profesi di lingkungan perusahaannya dan tidak berhasil mengedukasi karyawannya untuk bekerja profesional, mematuhi standar dan etika?

Namun sayang sekali Eric Tohir mengatakan soal hukuman dan pemecatan hanya untuk oknum pelakunya. Ini terlalu teknis dan bukan hal yang perlu diurus oleh seorang Menteri BUMN. Eric Tohir selaku Menteri Negara BUMN seharusnya mengatakan hal hal yang lebih komprehensif mengenai Kimia Farma sebagai satu BUMN yang langsung dibawah kewenangannya.

Sayang sekali tidak ada pernyataan Eric Tohir soal tanggung jawab Kimia Farma. Bukankah Eric Tohir yang paling berwenang untuk menegur Kimia Farma, menginstruksikan Kimia Farma untuk melakukan evaluasi dan berbenah, dan jika perlu memerintahkan Kimia Farma memberikan ganti rugi material maupun non material kepada para korban praktik rapid test antigen bekas ini?

Memang benar bahwa Menteri BUMN melakukan penggantian jabatan Komisaris, Komisaris Independen dan Direktur Keuangan Kimia Farma dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2021. Lucunya, di Youtube muncul video dengan judul berita "Buntut Kasus Antigen Bekas Bandara Kualanamu, Erick Thohir Rombak Direksi & Komisaris Kimia Farma". Pembuat video itu, tanpa melakukan analisis telah melompat ke kesimpulan bahwa perombakan ini adalah akibat kasus rapid test antigen bekas.

Saya tidak percaya penggantian itu berkaitan dengan kasus rapid test antigen bekas. Lihat saja, pejabat pejabat yang diganti bukan pejabat yang berkaitan dengan kegiatan operasional, apalagi kegiatan rapid test antigen. Selain itu, penggantian ini dilakukan dalam RUPS Tahunan bukan RUPS Luar Biasa. Jadi penggantian ini memang sudah direncanakan sebelum terjadinya kasus rapid test antigen bekas.

Apakah perbuatan rapid test antigen menggunakan peralatan bekas cukup dianggap sebagai perbuatan oknum dan selesai dengan menghukum dan memecat para pelaku saja? Jika demikian, tidakkah kita khawatir suatu institusi atau perusahaan akan mudah melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan setiap kasus sebagai hanya "perbuatan oknum"?

Thursday, April 15, 2021

Musnahnya Aset Negara dengan Sia sia.

Saya mengagumi Ibu Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam banyak hal. Hanya satu yang saya tidak setuju dengan beliau. Yaitu kegiatan beliau menenggelamkan kapal kapal pencuri ikan yang tertangkap. Menurut saya, kapal kapal yang tertangkap itu seharusnya menjadi aset negara yang harus dimanfaatkan sesuai fungsinya. Kalaupun pemerintah merasa tidak punya sumber daya untuk mengoperasikan kapal kapal itu, pemerintah seharusnya menjualnya, sehingga menjadi pendapatan negara.
Pada tanggal 13 April 2021 yang lalu diberitakan mengenai pemusnahan barang barang impor ilegal dengan cara dirusak, sebagaimana terlihat pada tayangan televisi di bawah ini.


Di tengah tengah kesulitan ekonomi yang menimpa sebagian besar masyarakat kita, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan terkurasnya kas negara di masa Pandemi Covid 19 ini, tidakkah tindakan pemusnahan barang barang impor ilegal ini merupakan suatu ironi?
Sebagaimana kapal kapal pencuri ikan yang tertangkap, menurut saya barang barang impor ilegal itu juga seharusnya menjadi aset negara, atau dijual untuk sedikit mengurangi terkurasnya keuangan negara.
Karena ini adalah barang barang impor ilegal, tentunya kewenangan ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan negara. Andaikan pejabat berwenang di lembaga ini peduli dan kreatif, tentu beliau dapat melakukan diskresi agar barang barang sitaan ini menjadi alternatif pemasukan kas negara, bukan musnah secara sia sia.

Tuesday, February 23, 2021

Pengamat Sosial NASA Tampil di TVONE?

Logo/lambang NASA terlihat di jaket yang dikenakan pengamat sosial yang dihadirkan TVONE dalam acara "Apa Kabar Indonesia Malam" pada Selasa, 22 Februari 2021. Silakan perhatikan foto di bawah.

Berikut ini adalah foto yang fokus pada Logo/lambang NASA di jaket pengamat sosial tersebut, dan di bawahnya adalah foto logo/lambang NASA yang dapat kita lihat di Wikipedia.

Apakah acara "Apa Kabar Indonesia Malam" TVONE ini sedang mendiskusikannya keberhasilan NASA mendaratkan rover atau wahana antariksa di permukaan planet Mars pada 18 Februari 2021 yang lalu? Ternyata tidak. Acara "Apa Kabar Indonesia Malam" TVONE ini membahas mengenai warga desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang mendadak jadi miliarder.

Lalu apa hubungannya dengan NASA? Apakah warga desa Kabupaten Kuningan ini jadi kaya karena mendapat dana dari NASA? Ternyata juga bukan. Warga Kuningan ini jadi kaya karena mendapat ganti untung atas lahan dan bangunan rumah mereka yang terdampak pembangunan mega proyek Waduk Kuningan.

Jadi, mengapa TVONE menghadirkan pengamat sosial yang memakai atribut NASA? 

Sepertinya hanya TVONE yang bisa menjawabnya.

Thursday, January 28, 2021

PAM Swakarsa Memang Pantas Ditolak

Jika Anda pada tahun 1998 telah berusia dewasa ataupun remaja, tentu Anda pernah membaca atau mendengar mengenai PAM Swakarsa. Sedangkan jika Anda pada tahun 1998 masih anak anak atau bahkan belum dilahirkan, silakan baca publikasi publikasi mengenai PAM Swakarsa.  Tulisan di Wikipedia: Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa adalah satu di antara publikasi yang dapat Anda jadikan rujukan.

Akibat peristiwa bentrokan antara PAM Swakarsa dengan para pengunjuk rasa (sebagian besar mahasiswa) di tahun 1998, PAM Swakarsa telah terlanjur dipersepsikan sebagai pihak yang berseberangan dengan para pendukung reformasi. Sulit untuk membantah anggapan bahwa PAM Swakarsa sengaja dibentuk oleh pihak penguasa untuk melawan para pengunjuk rasa pro reformasi. Meskipun telah 22 tahun berlalu, memori kolektif dari masa masa kelam yang bergejolak itu masih melekat dalam pikiran sebagian besar dari kita. 

Dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR pada tanggal 20 Januari 2021, Komjen (sekarang Jenderal) Listyo Sigit Prabowo memasukkan 'peningkatan peran PAM Swakarsa dalam salah satu program prioritasnya. Sebelumnya, POLRI pada tanggal 5 Agustus 2020 sudah mengeluarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang  ditandatangani oleh Jenderal Idham Azis.

Menurut Deputi V  KSP (Kantor Staf Presiden), Jaleswari Pramodhawardhani, konsep PAM Swakarsa ini adalah amanat UU Polri, dan berbeda dengan PAM Swakarsa tahun 1998. Jaleswari  juga mengatakan, Pemerintah memahami adanya stereotipe/memori kolektif yang memiliki dampak sosiologis dari terminologi Pam Swakarsa di masa lalu.

Kalau berbeda dengan PAM Swakarsa tahun 1998, mengapa memakai nama yang sama? Menurut saya, hanya William Shakespeare yang mempertanyakan: "Apalah arti sebuah nama? " ("What 's in a name? "). Dalam budaya kita,  justru nama sangatlah berarti.  Nama bisa merupakan harapan atau bahkan doa. Hampir semua orang tua memilihkan nama terbaik untuk anak anak mereka.  Nama nama organisasi, perusahaan, sampai dengan  merek dagang juga dipilih dari nama terbaik oleh para  pendirinya.  Sepertinya di Indonesia tidak akan ada yang mendirikan partai dengan nama Partai Kreatif Indonesia,  karena nama ini, jika disingkat menjadi PKI, dan memori kolektif kita akan merujuk pada nama sebuah partai yang telah dinyatakan sebagai partai terlarang.

Nama PAM Swakarsa memang pantas ditolak, Jika benar bahwa PAM Swakarsa versi Perkap Nomor 4 Tahun 2020 ini berbeda dengan PAM Swakarsa tahun 1998, maka jangan memakai nama PAM Swakarsa.

Sunday, January 17, 2021

Berterimakasihlah Kepada Mereka yang Menolak Vaksinasi Covid 19!

Untuk Anda yang setuju dengan vaksinasi Covid 19, berterimakasihlah kepada mereka yang menolak vaksinasi Covid 19. Jangan mencela apalagi memusuhi mereka yang menolak vaksinasi Covid 19. Begitu juga untuk Pemerintah, berterimakasih lah kepada mereka yang menolak vaksinasi Covid 19. Jangan memaksa apalagi menghukum mereka yang menolak vaksinasi Covid 19.

Bukankah kita semua tahu bahwa, vaksin Covid 19 itu langka, dan juga tidak murah? Sekjen PBB sampai beberapa kali mengingatkan bahwa kemungkinan sebagian negara miskin dan negara berkembang akan kesulitan mendapatkan vaksin Covid 19. Dengan adanya mereka yang menolak vaksinasi, maka Anda semakin berpeluang segera mendapatkan vaksinasi Covid 19. Jadi bersyukurlah!

Pemerintah juga seharusnya mengapresiasi mereka yang menolak vaksinasi Covid 19, bukan malah mengancam mereka dengan hukuman ataupun denda. Pemerintah juga harus menghentikan pernyataan bahwa vaksinasi dapat memutus rantai penularan virus corona. Belum ada studi yang dapat menyimpulkan bahwa vaksinasi efektif memutus rantai penularan virus Covid 19. Silakan baca publikasi-publikasi di bawah ini,

Can You Still Spread Covid-19 After You Get Vaccinated? "Pfizer and Moderna, the companies that developed the vaccines authorized in the U.S. so far, say their vaccines are about 95% effective at preventing people from getting sick with Covid symptoms. But there's not enough evidence yet on whether the vaccines also prevent asymptomatic infection and transmission...."

COVID vaccine recipients may still be infectious. When will we know for sure? "It's surprising, but experts agree: The tens of thousands of people being vaccinated against the coronavirus right now may still be able to carry and transmit the SARS-CoV-2 virus to others, despite being well-protected against the symptoms of COVID-19 themselves. That means they must still wear masks and practice social distancing to protect those around them...."

Here's what you need to know about the COVID-19 vaccines "......Can you still get infected, and infect others, if you get vaccinated? Possibly. None of the vaccines tested so far have been 100 percent effective ... "

Karena itu, berhentilah memberikan harapan terlalu tinggi bahwa vaksin Covid 19 adalah Game Changer!

Saturday, November 14, 2020

Imbal Hasil Pertama Sukuk Ritel SR013

Tanggal 10 November 2020 bukan hanya peringatan Hari Pahlawan. Tanggal 10 November 2020 juga adalah sebagai tanggal pembayaran imbal hasil pertama Sukuk Ritel SR013. Hari ini saya mencetak mutasi rekening di ATM Mandiri, dan ternyata imbal hasil pertama Sukuk Ritel SR013 memang sudah masuk ke rekening saya. Pada cetakan ATM di bawah, imbal hasil pertama Sukuk Ritel SR013 itu diberi keterangan C INW, CN-SKN CR S, tanggal 101120.

Angka angka mutasi, saldo dan Imbal hasil Sukuk di cetakan ATM ini sengaja saya samarkan. Saya tidak cukup Percaya Diri menampilkan angka angka itu. Jumlah saldo tabungan saya tidak ada apa apa nya kalau dibandingkan dengan tabungan Winda Earl di May Bank yang sedang viral sekarang. Konon uang tabungan Winda Earl sejumlah 22 milyar rupiah raib karena ulah oknum Kepala Cabang May Bank. Masalah ini akan makin menarik perhatian publik dengan hadirnya Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara di pihak May Bank.

Sukuk Ritel SR013 ini saya pesan melalui Bareksa. Seperti saya tulis di blog ini mengenai Cermati Biaya Investasi Sukuk Ritel SR013 , biaya-biaya yang akan menjadi beban kita sesudah memiliki Sukuk Ritel SR013 adalah:

1. Biaya Pemesanan.
2. Biaya Penyimpanan Surat Berharga
3. Pajak Imbalan/Kupon
4. Biaya Transfer Imbalan/Kupon .
5. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Sewaktu akan mengajukan pemesanan, saya sudah menanyakan biaya-biaya tersebut kepada Bareksa. Dalam waktu kurang dari satu hari, saya sudah mendapatkan jawaban Bareksa:

"Untuk biaya pada transaksi SBN hanya pada biaya pajak saja. Untuk dari sisi Bareksa tidak terdapat biaya. Untuk kupon yang diterima rekening investor per bulan sudah termasuk potongan pajak sebesar 15%. Penjualan ORI/SR di perdagangkan dipasar sekunder atau perusahaan efek sekuritas dan bareksa hanya membantu dalam proses perpindahan asset nasabah ke pihak sekuritas. Untuk detail harga penjualan Bapak/Ibu dapat mengkonfirmasi langsung ke pihak sekuritas. ". 

Karena Bareksa mengatakan, tidak mengenakan biaya biaya tersebut, maka saya memilih untuk membeli Sukuk SR013 melalui Bareksa. Dengan telah dibagikannya kupon Sukuk Ritel SR013, saya ingin membuktikan, apakah jawaban Bareksa benar. Untuik itu, saya menghitung Imbal hasil perdana yang seharusnya saya terima dengan memakai contoh perhitungan pada laman berjudul Imbal Hasil Pertama Sukuk Ritel SR013 disebut Long Coupon, Apa Artinya? Berikut ini adalah contoh penghitungan kupon perdana SR013 (long coupon) untuk investasi Rp1.000.000,00, sebagaimana tertera dalam memorandum informasi SR013:

♦ 6,05% x 10/30 x 1/12 x Rp1.000.000,00 = RpRp1.681,00 (seribu enam ratus delapanpuluh satu rupiah).
Angka 10 (sepuluh) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 30 September 2020 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020.

♦ Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 dihitung dengan menggunakan formula 6,05% x 1/12 x Rp1.000.000,00 = Rp5.042,00 (lima ribu empat puluh dua rupiah).

Maka, khusus untuk kupon perdana yang dibayarkan pada 10 November 2020, investor dengan investasi Rp1 juta akan menerima kupon sebesar Rp6.723 sebelum pajak, atau Rp5.715 setelah pajak.

Setelah saya menghitung Imbal hasil / long coupon yang saya terima, saya simpulkan bahwa, Bareksa memang  membebaskan semua  biaya untuk pembelian Sukuk Ritel SR013. Termasuk bisa transfer ke rekening saya.  Jadi pilihan saya untuk membeli Sukuk SR013 melalui Bareksa ternyata tidak keliru.  Sepertinya saya juga perlu mengucapkan terima kasih  kepada Mas Sabda,  karena pertama kali saya mengetahui mengenai Bareksa dari tulisan Mas Sabda di Blogsabda.com.