Thursday, October 21, 2021

Untuk Apa Check in Peduli Lindungi di Halte Busway Pondok Indah 2?

Mulai awal minggu ini, setiap penumpang  Transjakarta diwajibkan mememindai kode Peduli Lindungi sebelum masuk halte busway. Tidak ada yang keliru dengan penerapan aturan ini. Namun sepertinya Transjakarta tidak atau belum memikirkan kondisi spesifik setiap halte busway dalam menerapkan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tidak semua halte busway perlu menerapkan aturan ini.

Satu diantara halte busway yang seharusnya tidak perlu menerapkan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi adalah halte busway Pondok Indah 2. Mengapa demikian? Bagi Anda yang pernah datang di halte busway Pondok Indah 2 tentu mengetahui bahwa halte busway ini terhubung dengan Mal Pondok Indah. Satu satunya jalur masuk dan keluar halte ini adalah melalui Mal Pondok Indah.  Tidak ada jalan lain.  Perkenankan saya meminjam kalimat dari blog Anandastoon: "haltenya terintegrasi langsung dengan pusat perbelanjaan Pondok Indah Mall namun dengan ramp yang sangat panjang, serta calon penumpang 'dipaksa' masuk dari mallnya untuk hinggap di halte yang cukup ramai ini."

Anda juga tentu mengetahui bahwa, Mal Pondok Indah dan semua Mal/Plasa di Jakarta sudah lebih dahulu mewajibkan setiap pengunjung untuk mememindai kode Peduli Lindungi sebelum masuk mal. Jadi, setiap calon penumpang Transjakarta yang masuk ke halte busway dari  Mal Pondok Indah dapat dipastikan sudah melalui proses check in aplikasi Peduli Lindungi di Mal Pondok Indah.

 Untuk apa dilakukan proses check in lagi di halte busway? Bukankah ini hanya  menambah pekerjaan yang tidak perlu untuk petugas Transjakarta, dan membuang kuota internet dengan sia sia? Belum lagi kalau kita perhatikan fakta bahwa proses check in aplikasi Peduli Lindungi tidak selalu lancar. Baik yang disebabkan masalah teknis (jaringan internet, masalah di ponsel,  dll.), ataupun non teknis (belum semua orang fasih memakai aplikasi smartphone). Ini tentu dapat memperlambat keluar/masuk penumpang. Seharusnya ini jadi pertimbangan pengelola Transjakarta. 

Saturday, October 9, 2021

Untuk Apa Ada Ruang Khusus Perempuan di Transjakarta?

Di setiap bus Transjakarta sudah disediakan ruang khusus untuk perempuan. Di poster "Budaya mandiri dalam Bertraportasi dengan TIJe" yang bisa kita baca di setiap halte Transjakarta juga ditulis: "Saling menghormati  - lokasi tempat duduk pria di belakang dan wanita di depan ".


Meskipun demikian,  sering kita lihat penumpang penumpang perempuan duduk di bagian belakang bus Transjakarta.  Hal ini dapat dimaklumi, kalau tempat duduk perempuan memang sedang penuh. Para penumpang laki laki pasti mau mengalah  dan merelakan tempat duduk untuk para penumpang perempuan. 
Tetapi bagaimana menurut Anda mengenai kelakuan dua penumpang perempuan muda di foto di bawah ini ? Mereka duduk di bagian belakang bus Transjakarta dan asyik mengobrol tanpa peduli dengan penumpang penumpang yang berdiri. Padahal banyak tempat duduk kosong di ruang khusus perempuan di bagian depan bus Transjakarta,  dan di antara penumpang yang berdiri itu ada yang sudah tua. 

Dua penumpang perempuan muda duduk di bagian belakang bus Transjakarta tidak  peduli dengan penumpang penumpang yang berdiri. 

Banyak tempat duduk kosong di ruang khusus perempuan


(Kejadian  hari Rabu tanggal  6 Oktober 2021di bus Transjakarta MB xx4 Rute Lebak Bulus - Harmoni ) 

Wednesday, August 11, 2021

Doa Agar Tertular Penyakit Corona/Covid 19

Saya yakin,  sebagian besar dari kita selalu berusaha dan berdoa agar tidak tertular virus corona/Covid 19. Tetapi ternyata ada juga orang yang berdoa agar seseorang tertular virus corona/Covid 19.
Doa tersebut tertulis di dinding tembok sebuah rumah di Komplek Perumahan PT Pertani di Duren Tiga,  Pancoran,  Jakarta Selatan. Sebagaimana pada foto di bawah ini, ada doa yang menakutkan : " BISMILLAH.  SEMOGA YANG CORET2 TEMBOK KENA PENYAKIT CORONA 19/COVID 19 ATAU PENYAKIT LAINNYA.  ALLAHU AKBAR "


Sepertinya pemilik rumah sudah sangat kesal dan marah kepada orang yang mencoret coret tembok rumah nya.

Monday, May 10, 2021

Jokowi Can Do No Wrong?

"Sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah," Kalimat kalimat di atas disampaikan Presiden Joko Widodo, mengajak masyarakat yang tidak mudik selama lebaran 2021 untuk membeli beragam kuliner khas lebaran secara online.

Di pidato Jokowi menyebutkan  "Bipang Ambawang". Kalau kita mengetik kata "Bipang Ambawang" di mesin pencari di internet, yang muncul adalah nama rumah makan yang berlokasi di Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di Google disebutkan, Kata "Bipang" di sini adalah singkatan dari Babi Panggang. Gambar di bawah ini adalah penampakan Bipang Ambawang (dari https://lifestyle.okezone.com/read/2021/05/08/298/2407708/ini-dia-bipang-ambawang-makanan-khas-kalimantan-yang-ramai-dibahas-di-medsos).


Di Tweeter Bung Fajroel Rachman mengatakan bahwa beliau berasal dari Kalimantan Selatan. Karena itu saya perlu mengatakan bahwa saya cukup lama tinggal di Kalimantan Selatan. Ada daerah di Kalimantan Selatan yang memang bernama mirip dengan Ambawang, yaitu Pantai Hambawang, tetapi setahu saya, Pantai Hambawang bukan penghasil jajanan bernama Bipang atau Bepang atau Jipang yang kata Bung Fajroel Rachman terbuat dari beras dengan gula.
Berbeda dengan Fajroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak membantah bahwa "Bipang Ambawang" yang disebut Presiden Joko Widodo adalah memang babi panggang. Tetapi Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan, "Apa yang salah dari pernyataan Jokowi soal Bi-Pang? Bukankah beliau bapak dari seluruh suku dan agama di negeri ini. Semua punya makanan khas yang bermacam-macam. Kalau beliau memperkenalkan makanan khas tertentu kenapa nggak boleh? Apa karena soal mudik lebaran?" . Jadi meskipun membenarkan bahwa Bipang ini adalah babi panggang, Ali Mochtar Ngabalin seperti mengabaikan kalimat pertama Jokowi: "Sebentar lagi Lebaran...", dan membelokkan konteks hari Lebaran yang merupakan sinonim hari Idul Fitri-hari besar Umat Islam menjadi konteks hanya memperkenalkan makanan khas daerah.
Di samping tweet dari Fajroel Rachman dan Ali Mochtar Ngabalin, sejumlah Tweet (mungkin dari para buzzer) yang terkesan membabi buta membela ajakan Jokowi untuk membeli Bipang Ambawang juga beredar di internet. Padahal tidak akan ada risiko apapun terhadap reputasi Jokowi kalau Juru bicara Presiden, atau pihak Tim Komunikasi Presiden atau Pak Jokowi sendiri mau mengakui adanya kekeliruan, dan bahwa Bipang atau babi panggang Ambawang itu seharusnya tidak muncul dalam pidato Presiden yang konteks nya jelas adalah hari Lebaran - Hari Idul Fitri- hari besar Umat Islam. Jokowi bahkan akan dihargai dan dihormati sebagai seorang yang pemimpin yang rendah hati dan mau mengakui kekeliruannya. Membela secara membabi buta dan memposisikan Jokowi sebagai can do no wrong justru kontra produktif. Bukankah Jokowi sendiri yang beberapa kali mengatakan minta dikritik?
Untunglah ada pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf atas pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut.: "Kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggungjawab acara itu sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri termasuk kuliner khas daerah." . Pernyataan Muhammad Luthfi ini diapresiasi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis:"Ya baiknya begitu, minta maaf kalau salah daripada membelanya tak karuan bikin polemik saat akhir Ramadan. Mari teladani pemimpin yang baik dan meminta maaf saat teledor," 
Mudah mudahan kalimat Pak Cholil Nafis: "Mari teladani pemimpin yang baik dan meminta maaf saat teledor," didengar oleh Juru bicara Presiden, Tim Komunikasi Presiden atau Pak Jokowi sendiri....

Tuesday, May 4, 2021

Babi Ngepet di Era Milenial

Rumor babi ngepet di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada akhir April 2021 telah menarik banyak orang. Bukan hanya menyaksikan dan mengunduh  tayangan video yang viral itu, tidak sedikit yang berdatangan ke Bedahan, ingin menyaksikan langsung si babi ngepet. Begitu banyaknya orang yang datang, sehingga kepolisian turun tangan dengan maksud mengantisipasi terjadinya kerumunan dan mencegah penularan virus Covid 19.

Kegiatan pihak kepolisian yang semula untuk pencegahan penularan virus Covid 19 ini ternyata membuka jalan bagi polisi untuk mengungkap bahwa babi ngepet ini hanyalah rekayasa. Apresiasi layak diberikan kepada Polsek Sawangan dan Polresta Depok yang berhasil membongkar kebohongan mengenai babi ngepet ini.

Namun, sepertinya kita perlu juga merasa malu, karena sebagian masyarakat kita masih terkecoh dengan rumor klenik semacam ini. Sebelum munculnya hoax babi ngepet, yang sering muncul adalah hoax penggandaan uang. Sudah banyak yang menjadi korban akibat percaya pada kemampuan mistis pihak yang mengaku mampu membuat kaya secara instan. Padahal banyak dari kita merasa dan dengan bangga mengatakan bahwa kita hidup di masa modern, di jam high tech, di era digital, di masa revolusi industri 4.0, dan berbagai jargon yang menggambarkan betapa telah majunya masyarakat kita. Ternyata sebagian dari kita yang mengaku modern ini masih bisa dikalahkan oleh rumor klenik.

Di jaman yang kita sebut modern ini, kita sering  jumpai beberapa televisi kerap menayangkan acara mengenai mahluk halus, mahluk gaib, dan tempat tempat angker. Ada juga reality show yang menayangkan interaksi manusia dengan yang disebut mahluk dari alam lain. Ini indikasi bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang memang menggemari hal hal klenik dan mistis. Sebagian dari kita mungkin menganggap tayangan semacam ini hanya sebagai acara hiburan.  Tetapi  sepertinya Komisi Penyiaran Indonesia perlu membuat kajian, jangan jangan tayangan seperti ini yang membuat sebagian masyarakat kita menjadi kurang berpikir rasional dan kritis, akibatnya mudah terkecoh bahkan tertipu dengan klenik/takhayul.

Hal lain yang seharusnya membuat kita lebih malu adalah, hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa penyebar berita bohong babi ngepet ini adalah seorang ustadz.  Sungguh menyedihkan,  hal ini terjadi pada bulan Ramadhan- bulan yang dimuliakan oleh seluruh umat Muslim.

Karena penyebar berita bohong babi ngepet ini adalah seorang ustadz, saya  sungguh ingin mendengar ada ustadz, mubalig, habib, kiyai atau pemuka agama Islam yang berbicara mengangkat kasus ini untuk  pembelajaran bagi umat Muslim, khususnya. Tetapi sepertinya, di setiap ceramah yang saya ikuti, baik di TV atau Radio para ustadz, mubalig, habib dan kiyai terlanjur sibuk berbicara mengenai tema tema Ramadhan seperti puasa, qiamul lail, zakat, infak, dan lailatul qadar. Hal ini berbeda sekali saat kasus pelarangan memakai masker di  Masjid Al AmanahHarapan Indah,  Bekasi, di mana pihak Majelis Ulama Indonesia langsung  menjelaskan bahwa salat memakai masker adalah sah.

Tidakkah para pemuka agama Islam merasa terpanggil untuk menyelamatkan umat Muslim dari terkecoh dan tertipu klenik/takhayul semacam ini?

(Foto dari https://m.kumparan.com/berita_viral/usai-meme-kini-muncul-lagu-rap-babi-ngepet-yang-bikin-ngakak-1vfKxeTN8fm)


Saturday, May 1, 2021

Antara Kasus Rapid Test Antigen Bekas di Kualanamu, Kimia Farma dan Eric Tohir

Eric Tohir, Menteri Negara BUMN geram mengetahui kasus rapid test antigen menggunakan peralatan bekas pakai yang dilakukan (oknum) Kimia Farma di Bandara Kuala Namu. Eric Tohir menyebut tindakan (oknum) Kimia Farma yang diungkap oleh Polda Sumatera Utara tanggal 27 April 2021 itu sebagai pengkhianatan profesi pelayanan publik di bidang kesehatan, dan meminta supaya para pelakunya dipecat dan diproses hukum secara tegas. Beberapa hari kemudian, pihak Kimia Farma mengatakan telah memecat oknum petugas rapid test bekas di Bandara Kuala Namu..

Eric Tohir benar, ini merupakan pengkhianatan profesi pelayanan publik di bidang kesehatan. Terlebih lagi, perbuatan ini dilakukan di masa Pandemi Covid 19 yang membuat derita bagi kita semua. Para pelaku bertindak atas nama Kimia Farma, sebuah BUMN yang diberi amanah negara di bidang kesehatan. Pelaku utamanya adalah seorang Business Manager, bukan karyawan rendahan di Kimia Farma. Bukankah ini indikasi bahwa Kimia Farma tidak berhasil menegakkan etika profesi di lingkungan perusahaannya dan tidak berhasil mengedukasi karyawannya untuk bekerja profesional, mematuhi standar dan etika?

Namun sayang sekali Eric Tohir mengatakan soal hukuman dan pemecatan hanya untuk oknum pelakunya. Ini terlalu teknis dan bukan hal yang perlu diurus oleh seorang Menteri BUMN. Eric Tohir selaku Menteri Negara BUMN seharusnya mengatakan hal hal yang lebih komprehensif mengenai Kimia Farma sebagai satu BUMN yang langsung dibawah kewenangannya.

Sayang sekali tidak ada pernyataan Eric Tohir soal tanggung jawab Kimia Farma. Bukankah Eric Tohir yang paling berwenang untuk menegur Kimia Farma, menginstruksikan Kimia Farma untuk melakukan evaluasi dan berbenah, dan jika perlu memerintahkan Kimia Farma memberikan ganti rugi material maupun non material kepada para korban praktik rapid test antigen bekas ini?

Memang benar bahwa Menteri BUMN melakukan penggantian jabatan Komisaris, Komisaris Independen dan Direktur Keuangan Kimia Farma dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2021. Lucunya, di Youtube muncul video dengan judul berita "Buntut Kasus Antigen Bekas Bandara Kualanamu, Erick Thohir Rombak Direksi & Komisaris Kimia Farma". Pembuat video itu, tanpa melakukan analisis telah melompat ke kesimpulan bahwa perombakan ini adalah akibat kasus rapid test antigen bekas.

Saya tidak percaya penggantian itu berkaitan dengan kasus rapid test antigen bekas. Lihat saja, pejabat pejabat yang diganti bukan pejabat yang berkaitan dengan kegiatan operasional, apalagi kegiatan rapid test antigen. Selain itu, penggantian ini dilakukan dalam RUPS Tahunan bukan RUPS Luar Biasa. Jadi penggantian ini memang sudah direncanakan sebelum terjadinya kasus rapid test antigen bekas.

Apakah perbuatan rapid test antigen menggunakan peralatan bekas cukup dianggap sebagai perbuatan oknum dan selesai dengan menghukum dan memecat para pelaku saja? Jika demikian, tidakkah kita khawatir suatu institusi atau perusahaan akan mudah melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan setiap kasus sebagai hanya "perbuatan oknum"?

Thursday, April 15, 2021

Musnahnya Aset Negara dengan Sia sia.

Saya mengagumi Ibu Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam banyak hal. Hanya satu yang saya tidak setuju dengan beliau. Yaitu kegiatan beliau menenggelamkan kapal kapal pencuri ikan yang tertangkap. Menurut saya, kapal kapal yang tertangkap itu seharusnya menjadi aset negara yang harus dimanfaatkan sesuai fungsinya. Kalaupun pemerintah merasa tidak punya sumber daya untuk mengoperasikan kapal kapal itu, pemerintah seharusnya menjualnya, sehingga menjadi pendapatan negara.
Pada tanggal 13 April 2021 yang lalu diberitakan mengenai pemusnahan barang barang impor ilegal dengan cara dirusak, sebagaimana terlihat pada tayangan televisi di bawah ini.


Di tengah tengah kesulitan ekonomi yang menimpa sebagian besar masyarakat kita, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan terkurasnya kas negara di masa Pandemi Covid 19 ini, tidakkah tindakan pemusnahan barang barang impor ilegal ini merupakan suatu ironi?
Sebagaimana kapal kapal pencuri ikan yang tertangkap, menurut saya barang barang impor ilegal itu juga seharusnya menjadi aset negara, atau dijual untuk sedikit mengurangi terkurasnya keuangan negara.
Karena ini adalah barang barang impor ilegal, tentunya kewenangan ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan negara. Andaikan pejabat berwenang di lembaga ini peduli dan kreatif, tentu beliau dapat melakukan diskresi agar barang barang sitaan ini menjadi alternatif pemasukan kas negara, bukan musnah secara sia sia.