TOILET Pak Ganjar Pranowo

Pak Ganjar Pranowo sedang bicara di depan jurnalis media elektronik sesudah mendapat sanksi teguran dari PDIP karena pernyataan "Siap jadi capres". Pak Ganjar bukan sedang bicara mengenai kamar kecil, rest room, toilet,  dan semacamnya. Sayang sekali, di video dan tayangan TV, antara lain di Metro tv, jelas terlihat tulisan TOILET  di belakang Pak Ganjar.

Latar belakang adalah juga bagian dari komunikasi publik. Jadi tidak selayaknya tulisan TOILET dijadikan speech background Pak Ganjar Pranowo. 

Detail detail semacam ini seharusnya jadi perhatian Pak Ganjar dan Tim pendukung nya.

Sometimes, Perceptions Matter More Than Reality 

Sumber:

Metro TV

https://kilasdaerah.kompas.com/jawa-tengah/

https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/

Pelanggaran Prokes COVID 19 di TransJakarta

Pemerintah telah mengumumkan  pelonggaran mengenakan masker di ruang terbuka. Meskipun demikian, Presiden Jokowi menegaskan, untuk kegiatan di RUANGAN TERTUTUP dan TRANSPORTASI PUBLIK tetap harus MENGGUNAKAN  MASKER. Penegasan ini diucapkan Presiden Joko Widodo  di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Transjakarta menyatakan, Transjakarta tetap mewajibkan seluruh pelanggan untuk mengenakan masker selama berada di fasilitas Transjakarta. Pernyataan ini disampaikan Kepala Departemen Korporasi & CSR PT Transjakarta, Iwan Samariansyah, sebagaimana diberitakan Metro TV, Jumat, 20 Mei 2022.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan,  sayang sekali, tidak semua pengguna Transjakarta patuh  memakai masker. Silakan perhatikan di video di atas. Ada penumpang  yang justru melepas masker sesudah duduk di bus Transjakarta.  Penumpang Transjakarta juga ada yang membuka masker sewaktu menggunakan ponsel. Ada penumpang yang hanya menggantungkan masker di dagunya selama di bus Transjakarta. Bahkan ada penumpang yang tidak memakai masker sama sekali selama di bus Transjakarta. Juga ada penumpang yang maskernya hanya dipakai menutup bagian bawah mulutnya. 

Ironisnya ,  petugas Transjakarta juga ada yang tidak memakai  masker secara benar.  Petugas Transjakarta ini hanya menggantungkan masker di dagunya 

... semoga mendapat perhatian manajemen TransJakarta...

Bersihkan Facebook dari Status / Posting Yang Tidak Anda Inginkan

Menjelang Kampanye Pilpres 2014, saya sering terganggu dengan makin banyaknya posting/status Facebook mendukung ataupun menentang bahkan mencaci-maki Capres/Cawapres. Sayang sekali saya tidak menemukan setting Facebook untuk mencegah supaya posting/status semacam ini tidak muncul. Sepertinya, Facebook memang tidak menyediakan setting tersebut.

Suatu hari saya mendapatkan halaman web dengan judul How to Block Annoying Political Posts on Facebook. Penulisnya menyarankan aplikasi bernama Social Fixer untuk menangkal/mem-filter posting/status yang tidak kita inginkan. Social Fixer adalah extension yang dapat di-install pada browser seperti Fire Fox, Chrome, dan Opera. Saya telah meng-install Social Fixer pada browser Opera, namun sayangnya cara mengkonfigurasi text filter di Social Fixer terlalu ribet. Di samping itu, saya lihat masih ada beberapa posting/status yang lolos dari fiter Social Fixer (....bocor..bocor....bocor... :) ), Saya tidak tahu apakah itu karena saya keliru mengkonfigurasinya, atau Social Fixer memang tidak mampu mem-filter/menangkal posting/status tersebut.

Belum lama ini saya membaca di web bahwa ada aplikasi yang fungsinya serupa Social Fixer. Nama aplikasi ini F.B. Purity, yang juga dapat di-install pada Fire Fox, Chrome, dan Opera. Saya telah meng-install F.B. Purity pada browser Opera, dan menurut saya, cara mengkonfigurasi text filter di F.B. Purity lebih mudah dari pada Social Fixer. Di samping itu, menurut saya F.B. Purity lebih mampu mem-filter/menangkal posting/status yang tidak saya inginkan. Setelah meng-install F.B. Purity, saya tidak lagi sering terganggu dengan posting/status Facebook yang mencaci-maki Capres/Cawapres, dan status/posting vulgar atau tidak sopan..

Satu hal yang saya sukai, F.B. Purity memberikan indikasi jumlah posting/status yang di-fiter (tidak ditampilkan). Fasilitas ini tidak ada di Social Fixer. Pada gambar di bawah, tampak bahwa ada 11 post/status yang di-filter oleh F.B. Purity. Kita dapat juga melihat isi posting/status yang difilter. Ini berguna terutama kalau kita baru mengkonfigurasi filter dan ingin memastikan apakah cara kita mem-filter sudah benar. Ada kemungkinan filter kita terlalu ketat, sehingga posting/status yang sopan juga ikut ditangkal/di-filter.

Hal lain yang saya sukai, F.B. Purity juga dapat di-install di browser SeaMonkey, sedangkan Social Fixer tidak bisa. (Mungkin Anda kurang familiar dengan browser SeaMonkey. Sepertinya saya adalah satu di antara sedikit pengguna SeaMonkey.)

Kalau di halaman Facebook Anda banyak muncul posting/status yang mengganggu, saya sarankan Anda menginstall F.B. Purity. Tetapi kalau Anda adalah pengguna Internet Explorer, Anda belum dapat menikmati fasilitas ini. F.B. Purity dan juga Social Fixer memang tidak di-disain untuk Internet Explorer.

Pemilu 2014: Just Another Election Day.

Saya malas datang ke Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2014. Pemilu 2014 adalah Pemilu yang kesekian kali dalam hidup saya. Just another election day. 9 April 2014 is just another ordinary day.

Berikut adalah hal-hal yang membuat saya malas ke TPS:

• Jumlah partai masih terlalu banyak

Makin banyak Parpol peserta Pemilu, makin mahal biaya Pemilu yang harus kita tanggung. Pada Pemilu 2009 ada 38 Parpol yang ikut. Saya berharap jumlah partai peserta Pemilu berikutnya (2014) tidak lebih dari 7 Partai Politik saja atau 20% (saya pakai asas Pareto) dari 38 partai di Pemilu 2009. Sementara, kata Jusuf Kalla, jumlah Parpol yang ideal sekitar 10 Parpol
Jumlah Parpol yang tidak banyak lebih memudahkan bagi pemilih, bagi KPU, bagi Bawaslu dan juga bagi penyelenggara pemungutan suara di TPS-TPS. Ternyata Pemilu 2014 diikuti oleh 12 Partai Politik (dan 3 Partai Lokal). Lumayanlah, meskipun masih terlalu banyak dari yang saya harapkan.

Kita seharusnya malu dan prihatin dengan terlalu banyaknya jumlah parpol, karena sedikit banyak ini menunjukkan bahwa kita lebih suka menonjolkan golongan/aliran dan sukar bersatu sebagai bangsa. Jadi makin tidak mengherankan kalau di masa lalu kita begitu mudah ditaklukan dan dijajah oleh Belanda, sebuah negara kecil nun jauh di Eropa sana.

• koalisi pragmatis dan oportunis.
  Seharusnya partai-partai sudah melakukan koalisi sebelum pemilihan legislatif. Seharusnya partai-partai politik berkoalisi karena kedekatan platform, ideologi atau sekurang-kurangnya kedekatan program/sasaran. Meskipun, hari pemungutan suara 9 April 2014 semakin dekat, belum ada partai yang mengumumkan pasangan koalisinya. Partai-partai politik lebih suka menunggu hasil pemilu legislatif untuk menentukan partai pasangan koalisinya. Jadi ini adalah koalisi pragmatis dan bahkan oportunis, karena lebih pada hitung-hitungan perolehan suara (kursi) calon pasangan koalisi
  Bayangkan misalnya ada pemilih yang sangat suka dengan Partai A, namun sangat "benci" dengan partai B, dan "netral" (tidak terlalu suka ataupun terlalu benci) dengan partai C, dan D. Tentu pemilih ini akan mencoblos partai A pada hari pemilihan 9 April 2014. Kemudian, bagaimana seandainya setelah Pemilu, partai A dan partai B ternyata berkoalisi? Tidakkah hal ini membuat si pemilih kecewa karena suaranya telah dimanipulasi?. Andai sebelum Pemilu dia tahu peta koalisi partai-partai politik, mungkin dia akan memilih Partai C yang berkoalisi dengan Partai D, meskipun Partai C dan Partai D bukan partai yang paling disukainya.
  Selain itu, dengan mengetahui peta koalisi parpol, jumlah alternatif partai yang akan dipilih dapat dikelompokkan sesuai koalisinya. Tentu lebih mudah memilih satu dari lima kelompok parpol dari pada dari 12 Partai atau bahkan dari 38 partai (seperti Pemilu 2009).
  .
• Cara Pemungutan suara lebih primitif dari pada Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2014 ini pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos, padahal pada Pemilu 2009 dilakukan dengan mencentang/mencontreng. Bagi saya mencontreng/mencentang lebih educated dari pada mencoblos. Sewaktu negara-negara lain sudah pakai e-voting yang ramah lingkungan, ekonomis dan modern, kita malah kembali ke cara primitif dengan mencoblos. Konon, yang masih memakai cara mencoblos hanya Indonesia dan sebuah negara di Afrika.

Karena Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2009 memutuskan kembali ke cara mencoblos untuk Pemilu 2014, maka berarti Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2009 mengakui gagal menjadikan rakyat kita menjadi lebih terdidik dan lebih modern. Apakah mereka lupa bahwa mecerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat Pembukaan UUD '45? Terus buat apa kita pilih mereka lagi di Pemilu 2014?

• Parpol dan Capres/Cawapres pilihan saya tidak pernah jadi pemenang Pemilu.
  Selama saya ikut Pemilu Legislatif, belum pernah partai pilihan saya jadi pemenang. Selama saya ikut Pemilu Presiden, belum pernah Capres/Cawapres pilihan saya jadi pemenang. Jadi saya hampir berkesimpulan bahwa saya tidak berada pada mainstream pilihan politik mayoritas masyarakat Indonesia.

Di satu sisi Anda boleh mengatakan, saya tidak pandai memilih, karena pilihan saya tidak pernah menang. Namun, di sisi lain, ketika banyak kritik terhadap pemerintah, saya merasa berhak menghibur diri dengan mengatakan, ini bukan pemerintah pilihan saya. Meskipun saya akui bahwa partai yang saya pilih pada Pemilu 2009 termasuk dalam koalisi pendukung pemerintah dan ikut dalam kabinet.

Jadi, menurut Anda, apakah saya harus datang ke Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2014 ini ?

Kado May Day Nan Murah Meriah

Pada peringatan May Day (Hari Buruh Internasional) tanggal 1 Mei 2012 yang lalu, Presiden SBY menghadiahkan kado istimewa kepada para pekerja Indonesia. Salah satu kado tersebut adalah kebijakan Pemerintah untuk peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak dari Rp 1,3 juta per bulan menjadi Rp 2 juta per bulan. Konon buruh menilai kebijakan itu sebagai suap untuk membungkam tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing dan upah layak nasional. Terlepas apakah Anda menganggap kebijakan itu untuk membungkam tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing dan upah layak nasional, saya pikir, batas penghasilan tidak kena pajak masih perlu dinaikkan menjadi lebih dari Rp 2 juta per bulan.
Menurut saya Pemerintah seharusnya melakukan intensifikasi, bukan ekstensifikasi wajib pajak. Ini dengan asumsi bahwa sebaran (distribusi) tingkat penghasilan masyarakat kita sesuai dengan asas Pareto. Dengan memanfaatkan sebaran yang mengikuti asas Pareto, pendapatan negara dari pajak bisa diperoleh dengan lebih efektif dan efisien jika berfokus pada kelompok wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Andai sebaran tingkat penghasilan masyarakat kita sesuai dengan asas Pareto, kata seorang rekan saya: "Dari dua ratus juta sekian penduduk Indonesia ini, yang betul-betul kaya dan pantas dikejar pajaknya cuma sekitar 40 juta orang (20% dari 200 juta). Yang 160 juta orang pajaknya tidak seberapa. Ongkos buat ngurusin SPT pajak yang 160 juta orang itu, bisa-bisa lebih mahal dari pajaknya"

GRAFIK SEBARAN PARETO

Membebaskan masyarakat berpenghasilan Rp 2 juta per bulan dari kewajiban membayar pajak, serupa dengan memotong sedikit "ujung ekor" Grafik sebaran Pareto. Karena itu, seharusnya kebijakan ini hanya sedikit sekali mempengaruhi pendapatan negara dari pajak. Bahkan kebijakan ini sebenarnya menguntungkan Pemerintah, karena akan berkurangnya beban untuk mengadministrasikan pajak-pajak dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan. Jadi, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan batas penghasilan tidak kena pajak dari Rp 1,3 juta per bulan menjadi Rp 2 juta per bulan adalah kado May Day yang murah meriah.
Selain murah meriah, kebijakan ini juga akan meningkatkan prestasi pemerintah. Di Tabloid Kontan di tulis:

Dengan menaikkan PTKP, pemerintah berharap, konsumsi dalam negeri bisa meningkat sepanjang tahun. Maklum, di tengah krisis perekonomian dunia seperti sekarang, konsumsi dalam negeri menjadi andalan utama untuk memutar roda perekonomian. Tahun ini Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%.

Kado ini bisa diulangi pada May Day yang akan datang. Kalau pada May Day yang akan datang ada kado kebijakan untuk meningkatkan batas penghasilan tidak kena pajak menjadi lebih dari Rp 2 juta per bulan, maka bagi Pemerintah juga masih murah meriah. Mengapa? Karena akibat inflasi, maka Rp 2 juta pada May Day yang akan datang, nilainya lebih rendah dari Rp 2 juta pada hari ini.

Zakat Sebagai Kendaraan Politik

Konon, di negeri ini penggemar "gratisan" jumlahnya banyak sekali. Jadi tidak mengherankan, setiap ada acara pembagian zakat, sembako gratis, dan gratisan yang lain, peminatnya sering kali lebih banyak dari yang diperkirakan. Tidak aneh pula kalau dalam kampanye legislatif dan ekskutif daerah dan nasional sering muncul janji sekolah gratis, fasilitas kesehatan gratis, dan gratisan yang lain. Namun sering tidak ada penjelasan bagaimana fasilitas itu bisa digratiskan dan dari mana dana untuk membiayai fasilitas yang mau digratiskan itu.

Menurut sebuah studi, zakat yang dikelola secara benar telah berhasil mengurangi jumlah jumlah rumah tangga miskin sebesar 15 % s/d 17 % setiap tahunnya. Hal ini dikemukakan dalam satu diskusi yang dihadiri DR Syafie Antonio dan DR Didin Hafiudin beberapa hari lalu di sebuah TV swasta. Hal serupa juga diuraikan dalam tulisan Dr Irfan Syauqi Beik: Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. Mengacu pada studi itu, seorang calon kepala daerah, misalnya, dengan optimis dapat memperkirakan bahwa dalam empat tahun, jumlah rakyatnya yang masih miskin akan berkurang menjadi tinggal separuhnya, apabila zakat di daerahnya dikelola dengan baik.

Rakyat yang daya belinya meningkat dan tak lagi miskin, akan menjadi mampu membayar sendiri fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain meskipun tidak gratis. Jadi, si calon kepala daerah dapat menggunakan pengelolaan zakat sebagai "kendaraan politik" dengan melontarkan isu kesejahteraan, kesenjangan dan kemiskinan. Isu ini tentu lebih bermartabat dari pada isu "gratis", tinggal bagaimana mengemas isu ini agar mudah difahami masyarakat,......dan mudah difahami juga oleh para penggemar "gratisan" .

Mengharapkan Fenomena Pareto Pada Pemilihan Umum 9 April 2009

Karena pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2009 ini kita memilih Calon Legislatif dan bukan hanya memilih partai politik, maka perhitungan suara jauh lebih menuntut ketelitian dari pada Pemilu sebelumnya. Jika satu partai terdiri dari rata-rata 10 Caleg, maka untuk 34 Parpol saja penyelenggara pemungutan suara di TPS harus menghitung dan memastikan kebenaran perolehan suara 340 Caleg. Dapat dibayangkan, bagaimana repotnya. Sebuah pekerjaan berat yang menuntut tanggung jawab besar, namun minim pujian dan beresiko dimaki-maki bila terjadi kekeliruan.

Namun saya masih punya harapan bahwa tugas penyelenggara pemungutan suara dapat lebih ringan. Andai fenomena Pareto muncul pada hari pemunguatan suara kali ini, suara akan terkonsentrasi pada 20% dari Calon Legislatif. Jadi meskipun harus tetap menghitung dan memastikan kebenaran perolehan suara 340 Caleg, hanya sekitar 68 Caleg yang banyak mendapat suara dan menuntut perhatian dan ketelitian penyelenggara pemungutan suara. Selebihnya, 80% dari 340 Caleg hanya akan dapat sedikit suara. Kemungkinan keliru hitung juga jauh lebih kecil dari yang 20%.

Lebih jauh, saya jug a berharap fenomena Pareto juga muncul pada election threshold . Dari 34 Partai Politik, tidak akan lebih dari 20% nya yang lolos election threshold . Jadi Pemilu berikutnya hanya akan diikuti oleh tidak lebih dari 7 Partai Politik saja. Lebih memudahkan bagi pemilih, bagi KPU, bagi Bawaslu dan juga bagi penyelenggara pemungutan suara di TPS-TPS. Tentunya, jika dibarengi dengan aturan dan syarat yang ketat dalam ijin mendirikan partai politik. Semoga!

Kapan Sebaiknya Partai-partai Politik Berkoalisi?

Sebagai pemilih kita perlu mengetahui suatu partai politik berkoalisi dengan partai politik apa. Bayangkan misalnya ada seorang pemilih yang sangat sukai dengan Partai A, suka dengan Partai B , kurang suka dengan Partai C, tidak suka dengan Partai D, dan sangat "benci" dengan partai E. Tentu pemilih ini akan mencontreng partai A pada hari pemilihan 9 April 2009. Kemudian, bagaimana seandainya setelah Pemilu, partai A dan partai E ternyata berkoalisi? Tidakkah hal ini membuat si pemilih kecewa. Andai sebelum Pemilu dia tahu peta koalisi partai-partai politik, mungkin dia akan memilih Partai B yang berkoalisi dengan Partai C, meskipun Partai B dan Partai C bukan partai yang sangat disukainya.

Sebenarnya pemilih sudah dapat menebak peta koalisi partai-partai politik, jika partai-partai politik konsisten pada platform atau sebutlah "ideologi"nya. Tetapi sejumlah pengamat menilai koalisi pasca pileg merupakan koalisi pragmatis karena lebih banyak pada hitung-hitungan perolehan suara calon pasangan koalisi, bukan kesamaan platform.

Selalu ada kemungkinan partai berkoalisi meski platform mereka pada dasarnya "tidak nyambung". Bayangkan apa yang terjadi seandainya sebuah partai yang mengaku akan memperjuangkan penerapan syariat Islam ternyata menggandeng partai abangan yang jelas-jelas menentang tujuannya mereka tersebut[1].

Menurut Yusril Ihza Mahendra, koalisi antarpartai sebaiknya dilakukan sebelum Pemilu 9 April mendatang [2]. Senada dengan Yusril, Akbar Tanjung pada Dialog Arah Koalisi 2009, di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis, (12/2) juga menawarkan ide agar partai-partai sudah melakukan koalisi sebelum pemilihan legislatif diselenggarakan [3]. Namun meskipun, hari pemungutan suara 9 April 2009 semakin dekat, belum ada partai yang mengumumkan secara resmi pasangan koalisinya.

Koalisi sebelum Pemilu akan memberi kejelasan bagi pemilih untuk menentukan partai pilihannya. Di lain pihak partai-partai politik memerlukan hasil pemilu legislatif untuk memilih partai pasangan koalisinysa. Untuk melindungi kepentingan pemilih, mungkin perlu ditambahkan aturan agar partai-partai politik mengumumkan secara resmi pasangan koalisinya sebelum pemilu legislatif. Tetapi peraturan ini tidak ada pada aturan Pemilu 2009. Jadi, meskipun anda penggemar Kikan dan Coklat dan menyukai lagu "5 Menit Untuk 5 Tahun", bersiaplah untuk terkaget-kaget dengan peta koalisi pasca pileg, dan kecewa dengan pilihan anda.

Sumber:

1. http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=20299&c_id=3&param=dPXuEF4YVK3R7EBJ3Rsk
2. http://mediaindonesia.com/read/2009/03/03/65800/3/1/Koalisi_Partai_Sebaiknya_Dibentuk_Sebelum_Pemilu
3. http://www.bangakbar.com/news/1/tahun/2009/bulan/02/tanggal/13/id/856/

Kampanye Partai Politik di Warung Makan

Menyongsong Pemilihan Umum 2009, bukan hanya media cetak dan elektronik yang jadi arena kampanye partai-partai politik dan calon-calon legislatif. Warung-warung makanpun menjadi sarana untuk meraih suara.

Tempat kertas tissue bergambar lambang PKS dan nama Calegnya ada di meja sebuah warung Nasi Goreng.

Lambang Partai Hanura tampak menempel pada tempat kue di sebuah warung Mie Instant

Lambang PKS ditempel di meja kasir sebuah warung Sunda

Calon legislatif dari Partai Republikan menaruh sekotak kartu nama di meja kasir sebuah Warung Padang.

Lagu Chrisye di Iklan Kampanye Partai Politik

Engkau masih anak sekolah satu SMA Belum tepat waktu tuk begitu begini Anak sekolah datang kembali Dua atau tiga tahun lagi

Ini adalah reffrain Lagu Anak Sekolah yang dinyanyikan almarhum Chrisye. Saya tidak menyangka lagu ini (setelah syairnya diganti) dipakai sebuah partai politik besar untuk iklan kampanye Pemilu 2009. Dalam iklan tersebut, antara lain dikemukakan keberhasilan partai politik tersebut memperjuangkan anggaran pendidikan.

Saya memang menyukai lagu-lagu Chrisye. Tetapi Lagu Anak Sekolah ciptaan Oddie Agam ini sebenarnya bukan termasuk lagu kesukaan saya. Saya lebih suka lagu-lagu Chrisye sejenis Badai Pasti Berlalu, Lilin Kecil, dan semasanya. Meskipun begitu, saya tetap kurang suka ada partai politik yang memakai Lagu Chrisye untuk iklan kampanye. Kenapa tidak pakai lagu lain saja, pikir saya.

Sesaat sebelum menulis posting ini, saya membaca komentar di posting The Best Prambors Dasa Tembang Tercantik 1977-1990, bahwa konon alm. Chrisye juga pernah menyanyikan single untuk kampanye sebuah Partai Politik pada Pemilu 1987.

"...Gw punya Singel Chrisye yang judulnya AKU CINTA GOLKAR Wakakakakakakakakk...Lagu ini dipake buat Kampanye Partai Ntu waktu pemilu 87... " kata penulis komentar itu. Konon Lagu ini remake dari lagu aku cinta dia yang diganti syair nya. Wah saya baru tahu bahwa penyanyi yang saya kagumi ini, semasa hidupnya aktif dalam politik.

Sebenarnya saya lebih senang jika penyanyi kesukaan saya tidak terlibat politik. Tetapi saya menghormati hak Oddie Agam, almarhum Chrisye ataupun ahli warisnya untuk mendukung suatu partai dan aktif berpolitik.

Aussies Keep The Queen?

Australia current Prime Minister, Kevin Rudd is known as "life-long republican" [1]. As the United States celebrates its first African-American president, the people of Australia, are wondering whether they will ever have their own home-grown head of state [2]. In May 2008, a Morgan poll found 45% believe Australia should become a Republic with an elected President, while 42% support Australia remaining a Monarchy and 13% are undecided [1].

A central argument made by Australian republicans is that, as Australia is an independent country, it is inappropriate for the same person to be the head of state of more than one country. Republicans argue that a person who is resident primarily in another country cannot adequately represent Australia, either to itself or to the rest of the world. It is also claimed that Aborigines and Australians of Irish origin see the Australian Crown as a symbol of British imperialism [1].

Monarchists claim that the succession of an apolitical head of state provides a far more stable constitutional system compared to one involving appointing or electing a president who is likely to have a political agenda. Also, laws surrounding the line of succession, those that stipulate the eldest male is first in line, etc., can be altered without removing the Australian monarchy (although, in practice, such laws would require consent from the Parliaments of all the other Commonwealth Realms).[1]

Republicanism in Australia has traditionally been supported most strongly by urban working class of Irish Catholic background, whereas monarchism is a core value associated with urban and rural inhabitants of British Protestant heritage and the middle class [1].

There was "Republic Referendum" in November 1999. Opinion polls indicate that a majority of voters support Australia becoming a Republic as opposed to remaining a constitutional monarchy (McAllister 2001). But referendum result is fifty five percent of voters rejecting the Republic proposal [3].

Then, God Save The Queen, or Aussies Keep The Queen?

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Republicanism_in_Australia

[2] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7856094.stm

[3] [http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=525111031127091065091091096110090124024042028006019024112092091106001101100062121039107127028115097101016085009118069058086006104072087088011030119069000073065061067083079123077094008025127072066&EXT=pdf]

Mendadak Golput

"INIKAH YANG ANDA INGINKAN? JANGAN GOLPUT!" Kalimat ini tertulis pada poster-poster yang saya jumpai di halte bus di Jakarta Selatan, akhir Juli 2007. Di poster itu tergambar seorang laki-laki dengan beringas mengayunkan tongkat hendak memukul sesuatu. Di belakangnya, terlihat beberapa orang laki-laki entah sedang melakukan apa. Yang menarik perhatian saya, wajah dan pakaian orang-orang itu jelas memberi kesan peristiwa itu terjadi di Timur Tengah. Sayang saya tidak sempat mengambil foto poster tersebut untuk saya tunjukkan di Blog ini.
Saya setuju dengan ajakan menggunakan hak pilih dalam PILKADA DKI, tetapi saya sangat tidak suka pada gambar di poster tersebut. Kalau ingin memotivasi orang untuk peduli pada proses demokrasi, mengapa memakai ilustrasi kejadian di Timur Tengah?
Saya tidak berniat untuk Golput, walaupun pada akhirnya saya tidak menggunakan hak pilih dalam PILKADA DKI 8 Agustus 2007. Bukan ketidaksukaan saya pada gambar di poster itu yang menjadi penyebabnya. Seminggu menjelang hari PILKADA DKI, saya diberi tugas ke Bandung mulai tanggal 6 sampai 8 Agustus 2007. Entah apakah kantor saya memang tidak tahu bahwa PILKADA DKI akan dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2007, atau memang sengaja mengabaikan hak demokrasi saya sebagai warga DKI Jakarta.


Semula saya ingin menolak tugas ini. Saya akan beralasan bahwa saya ingin memberikan suara pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Padahal sebetulnya saya menolak karena tidak suka bekerja di hari libur (tanggal 8 Agustus 2007 adalah hari libur untuk DKI). Namun kemudian saya berubah pikiran. Tugas di Bandung tanggal 6 sampai 8 Agustus 2007, saya perkirakan dapat saya selesaikan dalam waktu dua hari saja. Dengan begitu, hari ketiga, tanggal 8 Agustus 2007 akan dapat saya pakai untuk liburan di Bandung atas biaya kantor :). Lagi pula saya belum memutuskan apakah akan memilih Adang-Dani atau Fauzi-Prijanto. Saya juga tidak banyak tahu, apa saja yang dijanjikan kedua pasangan calon Gubernur kepada warga DKI Jakarta. Saya juga tidak yakin apakah kedua pasangan calon Gubernur jika terpilih, akan lebih banyak berupaya memenuhi janji mereka kepada warga DKI atau justru kepada partai-partai politik yang mendukung mereka.
Akhirnya saya memilih berangkat ke Bandung, sekaligus memutuskan untuk Golput dalam PILKADA DKI 8 Agustus 2007.

Antara Demokrasi dan Dollar per kapita

Dalam pidato pengukuhan Guru Besar di UGM, Menko Prof. Boediono antara lain menyinggung hubungan demokrasi dengan pendapatan per kapita. Menurut Prof. Boediono, untuk dapat menikmati kelangsungan demokrasi, batas aman yang perlu kita capai adalah US$ 6600 perkapita. Pidato beliau mengingatkan kita bahwa, keinginan kita berdemokrasi memerlukan pijakan ekonomi yang kokoh. Berbeda dengan Visi 2030 yang banyak disambut kritik, hampir tidak ada yang mengkritik pidato Prof. Boediono. Menurut penulis ada yang tidak kalah penting dari angka US$ 6600 itu. Angka mudah mempesona kita. Sering kita terlalu sibuk untuk menyadari, suatu angka (rata-rata) dapat juga tercapai tanpa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, jika angka itu ditopang dengan menjulangnya pendapatan sekelompok kecil. Angka pendapatan perkapita yang tinggi dapat menjadi sekedar Indikasi kemakmuran semu yang rapuh. Bagi demokrasi, ketimpangan pendapatan yang terlalu besar bisa sama atau bahkan lebih buruk dari rendahnya pendapatan perkapita. Bukankah money politic, demonstran bayaran, dan praktek demokrasi tidak sehat lainnya lebih mudah dilakukan jika ada perbedaan kesejahteraan yang mencolok? Pidato pengukuhan Guru Besar Prof. Boediono dapat di download di sini. Kepada Prof. Boediono, penulis mengucapkan selamat! Gambar diambil dari : http://www.ekon.go.id/v3/images/beritafoto/foto2.jpg

SUPERSEMAR dan United States of Malaysia Indonesia

3:34 AM 12-Mar-07

Tanggal 11 Maret baru saja lewat. Entah SUPERSEMAR benar-benar hilang atau memang tidak pernah ada, saya kira Tun Ghazali Shafie termasuk yang gembira dengan perubahan-perubahan politik yang ditimbulkan oleh SUPERSEMAR.

Harian Malaysia, The Star, Februari lalu memuat artikel yang bersumber dari eks dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat. Setelah kembali ke Jakarta, saya cari artikel The Star itu via Google. Baru kemarin ketemu. Bukan di web The Star, tetapi di web US Department of State dan Kerry B Collison

Diungkapkan bahwa, tahun 1964 Tun Ghazali Shafie pernah meminta Amerika Serikat mendukung sebuah rencana untuk melawan dan mengakhiri Operasi Ganyang Malaysia. Singkatnya, Malaysia akan melakukan pendekatan agar sejumlah daerah luar Jawa (Sumatera dan Sulawesi) berpaling dari Jakarta. Kemudian akan dibentuk sebuah negara serikat yang merupakan gabungan wilayah Indonesia dan Malaysia. Argumen Tun Ghazali Shafie cukup kuat. Yaitu bahaya komunis yang makin berpengaruh di Indonesia. Andai terwujud, negara serikat itu luasnya mungkin hampir sama dengan Majapahit. Apakah Tun Ghazali Shafie terinspirasi Sumpah Palapa Gajah Mada?

"......Ghazali's preferred solution to the whole problem emerged as requiring change in the nature of the Indonesian Government, authority being returned to the people of the individual islands, the central government in Djakarta being removed or downgraded as the source of power, and a federal system like that in the United States or Malaysia being installed. If such a system were developed, according to Ghazali, Malaysia would be willing to be a part of it, and this in his view would be the only way of keeping Communism out of the area......" demikian ditulis di web US Department of State

Namun entah mengapa AS tidak memberi dukungan. Mungkin sedang kerepotan di Vietnam. Mungkin juga mereka sudah tahu bahwa akan segera muncul SUPERSEMAR, dan pemerintahan Soekarno segera berakhir. Penulis artikel The Star meragukan keberhasilan rencana itu dan mempertanyakan : Jika mereka (daerah) tidak mau dibawah pemerintahan Jakarta, dengan alasan apa mereka mau dibawah pemerintahan Kualalumpur?

Menyusul beralihnya kepemimpinan republik ini kepada "pengemban SUPERSEMAR", berakhir pula konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Kini, hubungan kedua negara yang pernah jadi seperti dua sahabat baik seusai konfrontasi itu, banyak mengalami ujian. Malaysia memang tidak berhasil mempengaruhi Sumatera dan Sulawesi, namun lebih 30 tahun kemudian, berhasil mendapatkan pulau Sipadan, dan pulau Ligitan. Pulau Ambalat pun hampir menjadi bagian wilayahnya.Belum lagi persoalan TKI, patok perbatasan yang bergeser, dan klaim hak paten batik oleh Malaysia.